Zakat begitu penting dan merupakan kewajiban setiap muslim, maka untuk menyempurnakan syari’at Islam pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk Undang Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) No 38 tahun 1999. Undang-Undang ini adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam lembaga zakat di Indonesia dalam mengentas kemiskinan. Pada tahun 2011
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Adapun pengelolaan pendistribusian zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu pendistribusian konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan cara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri. Zakat memiliki dampak sosial ekonomi. Zakat dimaksudkan sebagai bagian dari suatu sistem yang secara struktural diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong
perkembangan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mandiri. Kemandirian atau mandiri adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah mencapai suatu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Jika dikaitakan kemandirian dengan ekonomi maka seseorang yang ketika diberikan dana zakat bisa mengelola dana tersebut menjadi suatu usaha agar dapat memberikan atau membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat lainnya. Maka dapat dipahami bahwa zakat
merupakan salah satu kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian ummat.