Pada tahun 2021, telah ada dirkursus yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, juga dikenal sebagai jaminan sosial ketenagakerjaan. Belum lama ini , Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa layanan BPJS Ketenagakerjaan Syariah akan segera tersedia di seluruh Indonesia. Forum Bahtsul Masail Nasional juga membahas masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selama Haul Majemuk Masyayiikh dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Semua orang tahu bahwa lembaga milik negara belakangan ini menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah di bidang pelayanan dan ketidaksepakatan tentang status hukum BPJS yang kontroversial. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Hukum Islam Normatif dengan menggunakan data sekunder.adapun data sekunder yang digunakan ialah Fatwa DSN-MUI No.147 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Menurut Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, bahwa dikatakan Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan aturan baru yang memadai, cukup lengkap, dan jelas tentang aturan dan metode untuk menjawab masalah keagamaan menggunakan prinsip sistematis (tafshiliy), argumentatif (berdasarkan dalil syar''i), kontekstual (waqi''iy), dan aplikatif (tathbigy) Lalu dikatakan pada Bab II pasal 3 "Penetapan Fatwa didasarkan pada Al Qur''an, Hadits, Ijma'', Qiyas, serta dahl lainnya yang Mu''tabar"Berdasarkan atas uraian terkait Analisis Istinbat? Hukum pada Fatwa DSN- MUI Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah ialah setiap akad-akad yang terkandung dalam fatwa tersebut adalah boleh, dengan dasar penggalian hukum standar yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indosesia yang mana pada pelaksanaannya DSN-MUI sebagai suatu lembaga Fatwa yang berdiri diindonesia melakukan Konsep Istinbath Hukum nya bersifat ijtihad Kolektif dengan berpedoman Al-Qur''an, Hadits, ijma, Qiyas dan dalil mu''tabar lainnya Termasuk dengan metode-metode Istinbath hukum lainnya seperti Istihsan Istishab, "urf, Sadduz Zari ah. Qaoul Shohabi Istishlahi, Ilhaqi, Maqoshid Syariah, Masholih Mursalah serta prinsip-prinsip dasar syariah terkait jaminan sosial.