Zakat memiliki fungsi penting dalam tatanan perekonomian terutama dalam pengentasan kemiskinan. Fungsi ini dapat berjalan secara optimal jika dilakukan oleh lembaga. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap hal ini maka diterbitkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 yang mengatur kelembagaan pengelola zakat. Namun disadari terdapat perubahan yang cukup mendasar bagi organisasi pengelola zakat. Untuk itu diperlukan gambaran tentang pengelolaan zakat yang sesuai dengan kedua regulasi tersebut. BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini harus menerapkannya lebih dulu agar dapat menjadi panutan lembaga zakat yang lain. Untuk itu diperlukan suatu gambaran BAZNAS dalam perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014. Metode penulisan yang dilakukan melalui studi literatur. Berdasarkan
hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan gambaran BAZNAS dalam perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 dapat diterapkan melalui empat hal yaitu konsep pengelolaan zakat, stuktur organisasi, tugas dan fungsi dan operasional organisasi pengelola zakat. Pada gambaran BAZNAS di Wilayah Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa hal yang paling harus diperhatikan dalam penerapan regulasi tersebut adalah pelaporan. Jika BAZNAS telah menerapkan gambaran regulasi yang ada diharapkan dapat membawa pengelolaan zakat yang ada di Indonesia menjadi profesional dan terintegrasi.