Pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan dana yang besar dan tidak cukup hanya didanai oleh APBN. Surat utang menjadi salah satu pilihan dalam mendapatkan dana. Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk menjadi salah satu instrumen pendanaan pembangunan proyek infrastruktur. Keberadaannya diharapkan dapat menjadi alternatif dari obligasi konvensional berbasis riba. Akad dalam SBSN Project Based Sukuk ini adalah menggunakan akad ijarah sebagai akad yang digunakan. Dengan akad sewa maka hal mendasar yang harus dipenuhi adalah adanya kejelasan underlying asset sebagai landasan penerbitan. Indonesia memiliki catatan daya saing dan tata kelola pembangunan infrastruktur yang cukup rendah dibandingkan dengan
beberapa Negara disekitarnya. Diantaranya dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur. Artinya sebagai sebuah underlying asset akad, pembangunan proyek harus menjadi pengawasan yang penting agar dapat merepresentasikan SBSN yang diterbitkan. Ditambah lagi tingkat risiko imbalan sukuk yang mirip dengan risiko imbalan konvensional obligasi karena fakta bahwa sebagian besar masalah sukuk modern memiliki imbalan tetap seperti halnya pembayaran sewa oleh pemerintah kepada investor. Pada dasarnya SBSN Project Based Sukuk berpotensi positif sebagai instrumen pendanaan proyek infrastruktur. Namun dibalik itu pemerintah sebagai regulator harus mampu menjalankan sistem keuangan syariah ini berjalan sesuai harapan.