Jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak dengan kehidupan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam gadai syariah ada yang namanya ujrah. Pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 salah satu ketentuan umum rahn besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab kesyariahan transaksi rahn di pegadaian syariah terhadap biaya ujrah. Metode dalam penelitian ini adalah
kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi. Setelah dilakukan analisa data dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa perhitungan biaya ujrah yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar dari jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan biaya ujrah, begitupun sebaliknya, dan perhitungan biaya ujrah yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Margonda sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan ujrah tidak didasarkan dari jumlah pinjaman nasabah, melainkan dari nilai barang jaminan itu sendiri dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah dari besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak Pegadaian Syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya.